Kutip.id,Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merapikan barisan untuk menghadapi tantangan era informasi yang kian cepat dan kompleks. Sebanyak 11 pejabat pimpinan tinggi pratama resmi dilantik sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk di sektor komunikasi publik.
Salah satu sorotan utama tertuju pada penunjukan Marulina Dewi Mutiara sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta yang baru. Ia diproyeksikan menjadi motor penggerak dalam membangun sistem komunikasi publik yang lebih adaptif di tengah derasnya arus informasi digital.
Marulina menyambut kepercayaan tersebut dengan menekankan pentingnya masa transisi sebelum efektif menjabat pada 1 Juni. Menurutnya, periode ini menjadi momentum krusial untuk merancang langkah awal yang solid, mulai dari koordinasi lintas organisasi perangkat daerah hingga pemetaan program prioritas.
Ia menegaskan, ke depan komunikasi publik Jakarta tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga harus akurat dan mampu menjawab kebutuhan warga secara nyata. Di saat yang sama, percepatan transformasi digital akan menjadi fondasi utama dalam mendukung kebijakan berbasis data.
“Pengambilan keputusan harus ditopang data dan statistik yang kuat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih terukur dan tepat sasaran,” ujarnya.
Tak hanya itu, Marulina juga membuka ruang kolaborasi luas dengan berbagai pihak, mulai dari media, komunitas, hingga sektor swasta. Ia menilai sinergi tersebut penting untuk membangun ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya di tengah meningkatnya dinamika digital.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa pengisian jabatan ini dilakukan melalui pendekatan manajemen talenta, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kualitas kepemimpinan.
Pelantikan dilakukan secara bertahap guna menjaga stabilitas jalannya pemerintahan. Dari total 11 pejabat, sebagian mulai bertugas langsung, sementara lainnya akan efektif menjabat pada Juni dan Agustus mendatang.
Langkah ini menjadi bagian dari konsolidasi pemerintahan yang tengah dibangun, sekaligus upaya memperkuat fondasi birokrasi yang responsif, modern, dan siap menghadapi tantangan era digital.
