Samarinda – Felix Joni Darjoko secara resmi mengambil alih Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dengan dilantik langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik.
Pergantian Hasoloan Manalu ini disampaikan dalam acara pelantikan yang berlangsung pada Senin (22/1/2024). Disaksikan Iwan Taufiq Purwanto, yang merupakan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
“Pergantian kepemimpinan tidak akan mengurangi kerja sama yang telah terjalin antara BPKP dan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kaltim,” ujar Iwan.
Akan tetapi lanjut dia, BPKP akan tetap berpegang sesuai peran dan fungsinya. BPKP akan terus melakukan pengawasan intern dalam bentuk assurance dan konsultatif consulting pada semua stakeholder.
Iwan Taufiq Purwanto membeberkan bahwa BPKP Provinsi Kaltim telah melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) pada tahun 2023.
“Agenda ini merupakan perjanjian kinerja dengan Kepala BPKP dan dilaksanakan selama satu tahun,” jelasnya.
Adapun fokus pengawasan BPKP Kaltim mencakup evaluasi perencanaan dan penganggaran, infrastruktur konektivitas, pendidikan, dan pembangunan SDM. Hasil pengawasan ini disampaikan kepada Penjabat (Pj) Gubernur dalam bentuk laporan hasil pengawasan tiap semester dan tahunan.
“Mengawal langkah, membangun daerah merupakan tema dari pengawasan BPKP di Kaltim. Makanya kita harap mereka mampu merepresentasikan kehadiran BPKP di tengah pembangunan pemerintah daerah. Saya yakin BPKP mampu memberi peran dalam kelancaran dan kesuksesan pembangunan daerah,” tuturnya.
Menanggapi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), BPKP yang berperan sebagai Pengawas Intern Lintas Sektor siap mengawal pembangunan di Provinsi Kaltim.
Iwan berharap kegagalan pembangunan dapat dihindari dan dicegah lebih dini dengan memberikan atensi, early warning, serta saran secara independen dan objektif.
“Saya harap Provinsi Kaltim dapat maju dan berkembang sesuai dengan visi ‘Berani untuk Kaltim yang Berdaulat’, serta memberikan kontribusi besar bagi Nusantara Indonesia,” sambungnya.
Pelantikan Felix Joni Darjoko sebagai Kepala BPKP Kaltim menjadi langkah awal dalam mewujudkan sinergi antara BPKP, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.
