Samarinda – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Samarinda diduga mewajibkan siswa-siswinya untuk membeli kalender yang harganya terbilang cukup mahal sekitar Rp55 ribu, sebagai bagian dari program promosi sekolah.
AK, seorang siswa yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa awalnya para siswa diminta untuk berfoto perkelas sebagai kenang-kenangan dari kelas 10 hingga 12. Namun, beberapa hari kemudian, mereka justru dikejutkan dengan informasi bahwa foto tersebut dicetak dalam kalender.
Dan, pembelian kalender adalah bagian dari dukungan program sekolah.
“Awalnya kami foto buat kenang-kenangan, tapi kemudian disuruh beli kalender sebagai penunjang program sekolah,” ujar AK.
Poin utama protes siswa-siswi di sekolah kejuruan ini adalah ketidaksetujuan mereka terhadap harga kalender yang dianggap sangat memberatkan mencapai Rp55 ribu.
Padahal sebagai pelajar, banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi, dan pengeluaran tambahan untuk kalender dianggap terlalu memberatkan.
Diterangkannya, bahwa beberapa ketua kelas dan siswa turut menyuarakan ketidakpuasan terkait harga yang dianggap tidak sesuai dengan daya beli siswa. Akan tetapi, karena kepala sekolah berada di luar kota, penjelasan lebih lanjut masih menunggu konfirmasi.
Dari pantauan di lapangan, terlihat banyak siswa yang menolak melakukan pembayaran untuk kalender tersebut. Bahkan, ada kelas yang menyepakati untuk tidak membeli kalender sebagai bentuk protes.
Di hubungi terpisah, salah satu orang tua siswa, berinisial CN, turut angkat bicara. Ia menyatakan bahwa tidak hanya siswa, tetapi seluruh jajaran sekolah, termasuk guru dan satpam, juga diwajibkan membeli kalender sebagai bagian dari program sekolah.
“Jadi aduannya itu anak-anak disuruh untuk melakukan pembelian kalender. Tidak hanya mereka saja, guru serta satpam juga disuruh untuk melakukan pembelian kalender,” jelasnya.
Menurut CN, baru tahun ini sekolah membuat program pembelian kalender tersebut dengan maksud sebagai program sekolah. Namun, ia menegaskan bahwa promosi tidak harus dilakukan dengan pembelian kalender.
“Kan bisa juga, dengan cara melakukan pembukaan stand serta booth pada saat acara serta pameran,” bebernya.
Dari informasi yang di dapat, ada satu kelas yang menyepakati untuk tidak membeli kalender sekolah tersebut.
“Harganya mahal sekali sekitar Rp55 ribu, kalau sekitar Rp20 – 30 ribu kemungkinan anak-anak tidak akan melakukan protes seperti ini, tidak sesuai dengan barangnya,” pungkasnya.
Menanggapi persoalan itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim akan menyelenggarakan Press Release terkait penyelesaian kasus ini.
“Iya nanti disiapkan materi Press Release nya mas,” singkat Kepala Bidang (Kabid) SMK Disdikbud Kaltim, Surasa saat dihubungi awak media melalui aplikasi Whatsapp.
