Kutip.id, KALIMANTAN TIMUR – Angka inflasi Kalimantan Timur menjelang akhir tahun 2024 menunjukkan hasil yang stabil dan berada di bawah rata-rata nasional. Namun, ketimpangan di antara kabupaten/kota masih menjadi perhatian utama yang memerlukan solusi nyata dari pemerintah provinsi.
Menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim, inflasi month to month pada November 2024 berada di angka 0,08 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 0,30 persen. Sementara itu, inflasi year on year November 2024 terhadap November 2023 di Kaltim tercatat sebesar 1,54 persen, sedikit di bawah angka nasional yang mencapai 1,55 persen.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi, menilai bahwa meskipun angka inflasi rata-rata provinsi stabil, disparitas antarwilayah tidak dapat diabaikan. “Lihatnya tidak bisa secara sepotong. Karena dari 10 kabupaten/kota, ada setiap tahun daerah yang inflasinya tinggi. Berau misalnya,” kata Purwadi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Kabupaten Berau mencatat inflasi tertinggi di Kaltim sebesar 3,14 persen, sementara Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi daerah dengan inflasi terendah sebesar 0,90 persen.
Purwadi menjelaskan bahwa tingginya inflasi di daerah tertentu sering kali disebabkan oleh buruknya akses distribusi dan infrastruktur. “Jangan sudah selesai di level provinsi, Berau ngeri banget, inflasi terus, harus diurai pemprov kerja sama dengan pemkab,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterlambatan dana dari pemerintah pusat dan provinsi sebagai kendala dalam pelaksanaan program pengendalian harga seperti pasar murah. “Dana untuk pengadaan pasar murah yang ditransfer oleh pemprov dan Pusat, itu ditransfer di ujung tahun. Akhirnya pemkab atau pemkot takut mengeksekusi uang itu. Takut jadi temuan,” tambahnya.
Solusi yang ditawarkan Purwadi mencakup perbaikan infrastruktur jalan dan distribusi barang untuk memastikan kebutuhan masyarakat tersedia secara merata. “Infrastruktur dibenahi, jalan bagus bikin pengangkutan lebih lancar. Jangan sampai ngantri BBM dan solar, itu bikin barang sampai ke konsumen lebih mahal atau lebih lama,” tutupnya. (*)
Penulis : Rachaddian (dion)
