Kutip.id – Untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sejumlah anggota Komisi XI DPR RI mengusulkan agar pemerintah mulai mempertimbangkan objek baru di luar sektor konvensional, termasuk layanan di bidang pariwisata dan pemanfaatan sumber daya alam nonmigas.
Dalam rapat kerja bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada Kamis (8/5/2025), anggota Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, menyinggung langkah berani Uni Emirat Arab (UEA) yang mulai membuka peluang legalisasi kasino sebagai sumber pendapatan negara.
“Maaf sebelumnya, tapi UEA sudah mulai membuka kasino. Bayangkan, negara Arab saja berani mengambil langkah out of the box untuk meningkatkan penerimaannya,” ujar Galih di hadapan jajaran Kemenkeu.
Galih menilai bahwa Indonesia dan UEA memiliki karakteristik serupa—sama-sama mengandalkan sumber daya alam untuk menopang pendapatan negara. Namun, menurutnya, UEA mulai menyadari ketergantungan itu terlalu berisiko karena sifatnya yang sangat fluktuatif.
Ia pun mendorong agar Indonesia mulai mencari alternatif sektor non-SDA untuk mendongkrak PNBP. Salah satunya adalah jasa hiburan dan pariwisata.
Galih juga menyinggung langkah Thailand yang tengah serius mengkaji legalisasi perjudian. Negara tetangga Indonesia itu berencana membangun resor kasino dengan konsep seperti di Singapura, bahkan membuka ruang untuk legalisasi situs taruhan daring.
Menurut laporan Channel News Asia (CNA), parlemen Thailand telah membentuk komite ad hoc beranggotakan 60 orang untuk menelaah legalisasi kompleks hiburan yang mencakup kasino. Komite ini didukung oleh lintas fraksi, baik dari pihak pemerintah maupun oposisi, dengan ketuanya adalah Wakil Menteri Keuangan, Julapun Amornvivat.
Model kebijakan yang dirancang Thailand mengacu pada sistem Singapura yang membatasi akses warga lokal dengan retribusi masuk serta pengecualian khusus.
Jika resmi dilegalkan, Thailand diperkirakan akan bersaing langsung dengan negara-negara lain di Asia Tenggara dalam menarik wisatawan dari segmen hiburan berbasis perjudian. Saat ini, hanya Indonesia dan Brunei yang masih melarang penuh praktik perjudian di wilayahnya.
Penulis: Yusuf S A
