Kutip.id, Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan efisiensi anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa efisiensi ini akan mengacu pada evaluasi kinerja kementerian dan lembaga tahun berjalan.
Hal tersebut disampaikannya usai memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III, Selasa (20/5/2025). Dokumen tersebut menjadi langkah awal pembahasan APBN tahun depan.
“Masih ada waktu sekitar dua bulan untuk memfinalisasi, jadi tentu kinerja dan upaya efisiensi dari masing-masing kementerian dan lembaga akan menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan pagu anggaran,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI.
Ketika ditanya apakah efisiensi pasti dilakukan, Menkeu menjawab tegas, “Pasti. Jawabannya iya.”
Efisiensi ini, lanjutnya, bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih produktif dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Belanja negara untuk 2026 diproyeksikan berada dalam kisaran 14,19% hingga 14,75% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Pemerintah juga mendorong sinergi antara pusat dan daerah untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, meningkatkan layanan publik, dan memperkuat kemandirian daerah,” jelasnya.
Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah akan berfokus pada delapan strategi prioritas. Strategi tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan nasional, serta percepatan investasi dan perdagangan global.
“Strategi ini sejalan dengan Asta Cita Presiden terpilih, yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam program konkret oleh kementerian dan lembaga, dengan arahan langsung dari Presiden,” pungkasnya.
Penulis: Yusuf S A
